Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kabupaten Bengkayang
Pelayanan



PROFIL PTSP

Di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2010 telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bengkayang.

Kemudian Pada Tahun 2013 fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digabung dengan Urusan Penanaman Modal sehingga terbentuklah Badan Penaaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Lembaga PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Read more
Dasar Hukum

Berikut Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Dan Non Perizinan

Berikut jenis Perizinan dan Non Perizinan yang di delegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu :

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kab. Bengkayang sampai dengan Triwulan I (Maret 2019) memiliki pegawai sebanyak :

Sarana Dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi perangkat daerah

Layanan Pengaduan

Diharapkan dengan adanya layanan Pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan kami berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang ada di DPMPTSP Kab, Bengkayang. Berikut cara pengaduan :

  • Dasar Hukum
  • Perizinan Dan Non Perizinan
  • Sumber Daya Manusia
  • Sarana Dan Prasarana
  • Layanan Pengaduan
No Video Available

OSS

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

"Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi."

Joko Widodo, 16 Agustus 2018

OSS

Susunan Satgass tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Ketua, Inspektur sebagai Sekretaris dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai anggota. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Untuk memantapkan  tugas  Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bengkayang, pada Hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bengkayang mengadakan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Ketua. Rapat koordinasi tersebut membahas hambatan dan kendala dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, salah satunya yaitu banyak regulasi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran OPD terkait untuk melakukan peninjauan ulang terhadap perda dan perbup lama yang seharusnya sudah dicabut/direvisi,  ditambah lagi dengan persoalan minimnya anggaran daerah untuk melakukan revisi perda.

Selain itu pencabutan perda/perbup tersebut juga dapat dilakukan apabila perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Contohnya saja perda-perda yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, masing-masing OPD diminta untuk segera melakukan review terhadap Perda/Perbup dimasing-masing sector dengan mengacu kepada NSPK Kementerian terkait. Sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi peraturan perundangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.