Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non periziznan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Kabupaten memperoleh Pendelegasian Wewenang dari Bupatiatas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pendatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, jenis Perizinan dan Non Perizinan yang di delegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu :

  1. Izin Lingkungan
  2. Izin Pembuangan Air Limbah.
  3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ketanah
  4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
  5. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
  6. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  7. Izin Lokasi
  8. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
  9. Izin Survey
  10. Informasi Lahan
  11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  14. Izin Penyelenggara Angkutanan Orang Dalam Trayek
  15. Izin Penyelenggara Angkutanan Orang Tidak Dalam Trayek
  16. Izin Usaha / Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau
  17. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)
  18. Izin Mendirikan Rumah sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama)
  19. Izin Operasional Rumah sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama)
  20. Izin Pendirian Puskesmas

Untuk melihat syarat-syarat izin, ke menu "Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan"

 

Sedang dalam proses