PROFIL PTSP

Di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2010 telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bengkayang. Kemudian Pada Tahun 2013 fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digabung dengan Urusan Penanaman Modal sehingga terbentuklah Badan Penaaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Lembaga PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Pembentukan kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Propinsi Dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bengkayang masuk pada kategori Tipe C karena terdapat Sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub bagian dan Bidang mempunyai paling banyak 3  ( Tiga ) Seksi.

Tugas Pokok dan Fungsinya DPMPTSP Kabupaten Bengkayang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang  Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2016 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Adapun Struktur Organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris, membawahi:
  3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  4. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
  5. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi bidang:
  6. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  7. Seksi Promosi Penanaman Modal
  8. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  9. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi bidang:
  10. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  11. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  12. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi bidang:
  13. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  14. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  15. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non periziznan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Kabupaten memperoleh Pendelegasian Wewenang dari Bupati atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pendatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.