Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kabupaten Bengkayang
Pelayanan



PROFIL PTSP

Di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2010 telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bengkayang.

Kemudian Pada Tahun 2013 fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digabung dengan Urusan Penanaman Modal sehingga terbentuklah Badan Penaaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Lembaga PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Read more
Dasar Hukum

Berikut Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Dan Non Perizinan

Berikut jenis Perizinan dan Non Perizinan yang di delegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu :

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kab. Bengkayang sampai dengan Triwulan I (Maret 2019) memiliki pegawai sebanyak :

Sarana Dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi perangkat daerah

Layanan Pengaduan

Diharapkan dengan adanya layanan Pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan kami berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang ada di DPMPTSP Kab, Bengkayang. Berikut cara pengaduan :

  • Dasar Hukum
  • Perizinan Dan Non Perizinan
  • Sumber Daya Manusia
  • Sarana Dan Prasarana
  • Layanan Pengaduan
No Video Available

OSS

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

"Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi."

Joko Widodo, 16 Agustus 2018

OSS

 

PELAYANAN PERIZINAN  TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Hadir dalam kesempatan tersebut :

Bupati Bengkayang,

PLT.Kepala Dinas PMTSP Kab.bengkayang Bpk  Heru Pujiono,

Kasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sekunder Tersier Wil II DPMPTSP Prov Kalbar ibu Dina Meutia Sari, S.STP.,M Si  sebagai Narasumber,

Kepala BPN dan Agraria Bengkayang, Para kepala OPD dan Peserta Sosialisasi terdiri dari SKPD dan Kecamatan.

Dalam sambutanya Bupati Bengkayang (Suryadaman Gidot, M.Pd) menyampaikan bahwa Kebijakan terbaru Pemerintah Republik Indonesia dalam kemudahan berusaha saat ini yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) merupakan upaya Pemerintah  menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan Terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian dalam berusaha.

Bupati  menambahkan bahwa dengan sistem OSS, Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Izin Berusaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum diterbitkan izinnya, akan diproses melalui sistem OSS, selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses sistem OSS secara langsung di mana pun dan kapan pun secara mudah sehingga tidak memerlukan keahlian khusus.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, Bupati  mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga berusaha mendorong peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif serta berupaya meningkatkan Daya saing Daerah sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2016- 2021 Yaitu ‘TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING.

Sejalan dengan hal tersebut Bupati menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sudah mengambil Langkah-langkah dalam rangka Mengimplementasikan  sistem OSS sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Langkah-langkah tersebut diantaranya yaitu :

  1. melaporkan kesiapan Implementasi OSS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan.

mendapatkan hak akses sistem OSS dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

  1. Menyiapkan Helpdesk OSS di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bengkayang. dan direncanakan juga pembentukan Helpdesk di beberapa Kecamatan yang potensial.
  2. Melaksanakan sosialisasi Implementasi OSS di beberapa regional kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Dina Meutia Sari, S.STP.,M.Si ( Kasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Standar Tersier Wilayah II DPMPTSP Prov. Kalbar Sebagai narasumber mengapresiasi Pemkab  Bengkayang yg telah mensosialisasikan kegiatan OSS ini.

http://bengkayangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/OSS2.jpg 596w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border-style: none; max-width: 100%; height: auto;">