Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kabupaten Bengkayang
Pelayanan



PROFIL PTSP

Di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2010 telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bengkayang.

Kemudian Pada Tahun 2013 fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digabung dengan Urusan Penanaman Modal sehingga terbentuklah Badan Penaaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Lembaga PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Read more
Dasar Hukum

Berikut Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Dan Non Perizinan

Berikut jenis Perizinan dan Non Perizinan yang di delegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu :

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kab. Bengkayang sampai dengan Triwulan I (Maret 2019) memiliki pegawai sebanyak :

Sarana Dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi perangkat daerah

Layanan Pengaduan

Diharapkan dengan adanya layanan Pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan kami berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang ada di DPMPTSP Kab, Bengkayang. Berikut cara pengaduan :

  • Dasar Hukum
  • Perizinan Dan Non Perizinan
  • Sumber Daya Manusia
  • Sarana Dan Prasarana
  • Layanan Pengaduan
No Video Available

OSS

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

"Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi."

Joko Widodo, 16 Agustus 2018

OSS

Tayangan Video ini langsung dari BKPM Pusat dimana video  tersebut menegaskan tentang Perizinan dan Non Perizinan serta Investasi yang dilaksanakan di Indonesia, dimana didalam terdapat perkembangan Perizinan dan Non Perizinan serta investasi baik didalam dan dari luar negeri. Di bidang Perizinan dan Non Perizinan masih terdapat kendala-kendala dalam kepengurusan persyaratan-persyaratan Perizinan dan Non Perizinannya, sedangkan untuk Investasi yang masuk ke Indonesia masih kalah bersaing dengan Vietnam, karena di Vietnam harga tanahnya jauh lebih murah dari Indonesia sangat mahal dari negara Vietnam, dengan demikian Indonesia kalah bersaing untuk penanaman investasi asing dari Vietnam. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang Perizinan dan Non Perizinan dan Investasi di Indonesia dapat anda lihat sebagaimana yang diuraikan pada Video ini.

Read more ...

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 671/DPMPTSP/TAHUN 2017 tentang Pembentukan  Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Di Kabupaten Bengkayang.

Read more ...
Page 1 of 2